JAKARTA, Bisnistoday- Tudingan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengenai rencana kudeta kepemimpinan Partai Demokrat memicu perhatian publik. Manuver Moeldoko dinilai wajar dalam berpolitik.
“Jadi Moeldoko bukan melakukan kudeta, merebut konsesi dengan model politik yang beranggapan bahwa Demokrat bukan milik dinasti, tapi milik Partai Demokrat. Siapapun beliau warganya,” ungkap R Atmawijaya, Founder Jalan Resolusi Indonesia Baru (Jari Ibu) di Jakarta, Kamis (4/2).
Baca juga : Butuh Ide Segar dan Menarik dalam Percaturan Politik Tahun 2021
R Atmawijaya menegaskan, manuver politik Moeldoko tidak sama dengan seorang panglima militer Myanmar, melakukan pengambilalihan Aung San Suu Kyi, dengan kisruh Partai Demokrat yang modelnya sekadar AHY.
“Budaya itu lumrah sama seperti Megawati mengambil Gusdur, sama seperti SBY ambil Megawati, sebenarnya itu tindakan insubordinasi, selama dalam tatanan moral itu tidak ada masalah. Melalui KLB itu juga jalan demokratis, bukan mengepung, atau memaksa pakai senjata. Jadi kudeta, itu cara militer, dan tidak dalam cara demokrasi,” tutur R Atmawijaya.//
