JAKARTA, Bisnistoday – Pengamat mengingatkan Kementerian Pertanian berhati-hati terhadap perhitungan swasembada beras, sebab jika sampai perhitungan kurang tepat akan membahayakan kepentingan nasional. Angka-angka yang keliru dalam perhitungan dapat menimbulkan gejolak sosial ketika kenyataanya justru mengalami defisit.
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto, Rabu (11/2) mengatakan klaim Kementan bahwa sepanjang tahun 2025 produksi beras nasional sebesar 34,69 juta ton. Meningkat 4,07 juta ton atau 13,29 persen dibandingkan tahun 2024. Diklaim surplus beras sebesar 3,52 juta ton. Sementara luasan panen sebanyak 11,32 juta hektar atau meningkat 12,69 persen.
Perhitungan produksi beras nasional tersebut didasarkan pada asumsi perhitungan rendemen konversi Gabah Kering Giling (GKG) menjadi beras sebesar 64,12 persen.
Suroto menyebutkan asumsi tersebut kurang representatif karena hanya didasarkan pada satu musim kemarau di bulan Agustus-September 2025. Apalagi dipengaruhi oleh obsesi untuk penyerapan gabah oleh Bulog yang menurunkan kualitas beras dan otomatis rendemen.
“Kalau mau rasional, sebetulnya yang lebih mendekati kenyataan adalah hitungan dari USDA (United State Departement Of Agriculture) yang angkanya sebesar 57,69 %. Data rendemen USDA ini juga menjadi lebih aman juga bagi kepentingan nasional agar kita tidak bias politik,” kata Suroto dalam keterangan tertulis.
Ia juga meminta Presiden menurunkan tim intelejen khusus untuk mengecek ini secara independen. Menurutnya angka-angka ini over confident dan sudah mendekati obsesif-ilutif dan politis.
Suroto berpendapat program yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian saat ini orientasinya short cut, dan keberlajutanya sangat diragukan. Rekayasa kelembagaan dan juga pembiayaan yang memungkinkan petani tidak maju.
“Nasib petani kita selalu berada di sektor on farm yang tinggi resiko, dan bermarjin rendah. Ini artinya dalam perspektif politik juga menjadi ancaman serius bagi kepentingan stabilitas politik nasional,” tegasnya.
Menurutnya, sektor bisnis off farm dan bahkan non farmnya seperti pembiayaan di sektor pertanian tidak menunjukkan daya dukung ke petani. Semua masih dikuasai oleh mafia kartel. Mereka panen tapi tidak panen, terjebak para pengijon.
