Kemenkop dan Kemensos Tandatangani MoU Pemberdayaan Keluarga Penerima Bansos Melalui Kopdes Merah Putih

JAKARTA, Bisnistoday – Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Kementerian Sosial (Kemensos) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial pemerintah melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Hari ini Kemenkop menandatangani kerja sama dengan Kemensos. Kerja sama ini diharapkan bisa membantu program Presiden untuk mengangkat (kesejahteraan) masyarakat penerima manfaat dengan menjadi anggota Kopdes,” ujar Menteri Kopersi Ferry Juliantono usai menandatangani MoU di Jakarta, Jumat (23/1).

KPM Bansos ini mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), & Bansos Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai hingga keluarga dari siswa Sekolah Rakyat (SR).

Baca juga: Kopdes Panggung Gen Z untuk Berbisnis

Dengan menjadi anggota Kopdes, keluarga penerima bansos akan mendapatkan berbagai manfaat lebih karena posisi mereka tidak hanya sekedar penerima bantuan tapi dapat menjadi bagian aktif dalam ekosistem usaha Kopdes.

Turut hadir dalam acara MoU tersebut Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah, Sekretaris Kementerian Koperasi (SesKemenkop) Ahmad Zabadi serta sejumlah pejabat tinggi/pratama di lingkungan Kemenkop dan Kemensos.

Sebagai anggota Kopdes, penerima bansos akan memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam usaha produktif dan mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi dan berbagai kemudahan mendapatkan kebutuhan bahan pokok. Melalui Kopdes, pemberdayaan KPM Bansos dapat lebih mudah terlaksana sehingga taraf hidup mereka juga akan meningkat secara bertahap.

“MoU ini akan ditindaklanjuti bersama dan akan dilaksanakan di desa-desa yang sudah siap Kopdesnya (beroperasi) yang kita targetkan pada Maret-April mendatang,” kata Menkop Ferry.

Menkop Ferry menambahkan bahwa progres pembangunan gerai, gudang dan sarana pendukung lainnya dari Kopdes secara nasional saat ini mencapai 27.191 unit. Sejalan dengan percepatan pembangunan aset fisik tersebut, Kemenkop terus intensif melakukan persiapan untuk memastikan para pengurus, pengelola, serta sistem manajemen Kopdes juga siap.

“Yang kami bicarakan dengan Pak Mensos juga terkait dengan rencana uji coba dalam tahap pertama di bulan Maret-April,” jelasnya.

Selain menjadi wadah usaha, Kopdes juga  dapat berfungsi sebagai saluran baru dari penyaluran program pemerintah seperti Bansos. Namun untuk mekanismenya saat ini masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.

Kelanjutan Inpres

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa MoU merupakan kelanjutan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Inpres Nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih.

Mensos menambahkan dengan sinergi antara Kemenkop tersebut, para KPM Bansos dapat memanfaatkan Kopdes sebagai tempat untuk memasarkan hasil produk-produk mereka. Bahkan Kopdes juga dapat menjadi tujuan utama dari para KPM Bansos untuk mendapatkan kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan begitu, KPM memperoleh manfaat ganda sebagai konsumen sekaligus pemilik usaha.

Ia memastikan bahwa implementasi MoU akan memastikan untuk menetapkan desa yang paling siap, baik dari sisi bangunan maupun pengelolaan usaha. Ke depan, Kemensos juga berencana menyesuaikan mekanisme penyaluran Bansos melalui Kopdes yang selama ini lewat bank Himbara dan PT Pos Indonesia.